PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Tongka dan Desa Muara Mea, Kabupaten Barito Utara. Permasalahan tapal batas tersebut belakangan kembali mencuat dan menjadi perhatian publik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, memastikan bahwa Pemprov akan terlibat apabila proses penyelesaian pada tingkat desa hingga kabupaten tidak berhasil menemukan titik temu.
“Sengketa desa memang ada beberapa di wilayah kita. Tentu ini semua harus kita lihat dan kita koordinasikan dengan kabupaten, kecamatan, dan pihak desa,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).
Leonard menegaskan, penyelesaian konflik batas desa memiliki tahapan yang harus dijalankan secara berjenjang. Proses dimulai dari tingkat desa, kemudian melibatkan kecamatan, dan selanjutnya pemerintah kabupaten. Pemprov berperan sebagai fasilitator apabila upaya mediasi sebelumnya menemui jalan buntu.
Menurutnya, pendekatan dialog dan komunikasi merupakan langkah terbaik untuk mencegah konflik berkembang menjadi gesekan sosial yang lebih besar.
“Kalau masih bisa dimediasi oleh teman-teman di kabupaten, di kecamatan atau di desa, itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, baru kita naikkan ke provinsi,” tegasnya.
Leonard juga berharap persoalan antara Desa Tongka dan Desa Muara Mea dapat segera memperoleh kejelasan. Ia optimistis penyelesaian dapat dicapai karena konflik masih berada dalam wilayah administratif yang sama.
“Mudah-mudahan cepat selesai. Ini kan antarwilayah kita sendiri, bukan lintas provinsi. Jadi harusnya lebih mudah dipertemukan dan dirumuskan kesepakatannya,” ujarnya.
Pemprov Kalteng memastikan akan terus memantau perkembangan situasi serta menunggu laporan lanjutan dari pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait proses mediasi yang sedang berjalan. (red1)
