PALANGKA RAYA – Koalisi Organisasi Masyarakat (Ormas) Kalimantan Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Mapolda Kalteng, Kamis (15/1/2026) siang. Massa menuntut penarikan oknum anggota Brimob dari pengamanan Perkebunan Besar Swasta (PBS) serta mendesak evaluasi atas sejumlah kasus penembakan warga di kawasan perkebunan sawit.
Koalisi yang terdiri dari tujuh ormas itu menilai pengamanan PBS oleh Brimob tidak memiliki dasar kuat, karena perkebunan sawit merupakan objek milik swasta dan bukan objek vital nasional.
“PBS itu milik swasta, bukan objek vital negara. Tidak perlu dijaga Brimob. Kami masyarakat bisa mengurus persoalan kami sendiri,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Aktivis sosial Menteng Asmin yang memimpin aksi secara tegas menyoroti kasus penembakan terhadap empat warga Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kasus tersebut diduga melibatkan oknum Brimob yang melakukan pengamanan di PT Karunia Kencana Permai (KKP), serta beberapa kasus penembakan lain di wilayah perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.
Menurut Menteng, peristiwa penembakan tersebut terjadi di luar wilayah dan izin pengamanan PT KKP 3.
“Peristiwa itu dilakukan tanpa dasar yang jelas. Oknum Brimob bersama security perusahaan melakukan tindakan di luar area kebun PT KKP 3,” tegasnya.
Ia menilai kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap tugas dan kredibilitas institusi Polri, khususnya dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat di sekitar PBS.
“Polri itu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kami tidak menyalahkan institusinya, karena banyak polisi yang baik. Tapi kalau ada yang melanggar, itu oknum dan harus ditindak,” ujar Menteng di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Dayak Bersatu, Megawati, menyatakan seluruh tuntutan dan aspirasi koalisi telah disampaikan kepada pihak kepolisian. Ia menegaskan koalisi memberi tenggat waktu satu minggu agar tuntutan tersebut ditindaklanjuti, termasuk permintaan kehadiran Kapolres Kotawaringin Timur.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak ada respons atau tindak lanjut, kami akan kembali turun aksi. Kami juga akan melakukan audiensi ke DPRD Provinsi, Pangdam, dan Kapolda,” tegas Megawati. (red1)
