KASONGAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Sanaman Mantikei Tahun 2026 yang digelar secara luring dan daring, terpusat di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Christian Rain menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di tingkat kecamatan.
“Forum ini memiliki peran penting dalam menyelaraskan agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program perangkat daerah sebagai instansi teknis pelaksana. Sekaligus juga menyesuaikannya dengan kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2027, pemerintah daerah tetap berpedoman pada arah kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan tersebut menuntut perencanaan yang lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap usulan prioritas kecamatan harus disusun secara selektif, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, dengan pendekatan tersebut, keterbatasan fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sekda juga menekankan pentingnya keselarasan perencanaan daerah dengan visi dan misi Kabupaten Katingan, serta mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan agenda pembangunan nasional.
“Sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan daerah mampu berkontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan yang lebih luas,” ujarnya.
Sejalan dengan prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Di sisi lain, pemerintah daerah juga siap mendukung prioritas nasional Tahun 2027, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” tutupnya. (red1)
