PALANGKA RAYA – Dugaan penahanan ijazah mencuat di lingkungan UIN Palangka Raya. Sekitar 700 mahasiswa lulusan tahun 2025 dikabarkan belum menerima ijazah asli mereka, meski telah diwisuda pada 26 November 2025 lalu.
Hingga awal Maret 2026, atau lebih dari tiga bulan pasca wisuda, dokumen resmi kelulusan tersebut disebut belum juga diterima para alumni. Kondisi ini berdampak langsung pada upaya mereka mencari pekerjaan.
“Sudah lebih dari tiga bulan kami menunggu. Banyak teman-teman yang kesulitan melamar kerja karena perusahaan meminta ijazah asli,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (04/03/2026).
Sumber tersebut juga menyampaikan adanya dugaan bahwa pengambilan ijazah dikaitkan dengan kewajiban pembayaran tertentu. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kampus terkait isu tersebut.
“Kami dengar ada kewajiban bayar. Sementara kerja saja belum, bagaimana mau bayar,” ucapnya dilansir dari kaltengpedia.com.
Para lulusan berharap ada perhatian serius dari pihak kampus untuk segera menyelesaikan persoalan administrasi ini. Mereka juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat turut memfasilitasi penyelesaian polemik tersebut.
Nama Agustiar Sabran disebut oleh sejumlah alumni sebagai pihak yang diharapkan bisa membantu mendorong solusi, mengingat dampak persoalan ini menyangkut ratusan putra-putri daerah.
Kasus ini menjadi perhatian karena ijazah merupakan dokumen negara yang menjadi hak setiap lulusan setelah memenuhi seluruh kewajiban akademik. Jika benar terjadi keterlambatan tanpa kejelasan, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi pendidikan tinggi patut dipertanyakan.
Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak rektorat UIN Palangka Raya untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi resmi. Demi keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), ruang hak jawab terbuka bagi pihak kampus untuk memberikan penjelasan. (red1)
