PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (21/11/2025).
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, serta Tenaga Ahli Penyusunan RPKD 2025–2029 dari UGM Yogyakarta, yakni Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tujuan pertama dari pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kalteng pada Maret 2025 berada di angka 5,19% atau sekitar 147.800 jiwa, turun dari 5,26% pada September 2024.
Namun, garis kemiskinan justru meningkat 4,83% menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan.
“Walaupun garis kemiskinan kita berada di atas nasional, tetapi tingkat kemiskinan kita masih di bawah nasional,” tambah Wagub.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 43/07/62/Th. XIX (25 Juli 2025), sejumlah faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan Kalteng periode September 2024 – Maret 2025, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 sebesar 4,04% (y-on-y), melambat dari 5,01% di tahun sebelumnya. Inflasi Februari 2025 sebesar 0,28% (y-on-y) yang memengaruhi harga pangan dan nonpangan. Kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding pedesaan.
Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2025 di perkotaan menurun, sedangkan di pedesaan mengalami kenaikan.
“Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan lapangan kerja di pedesaan untuk mencegah migrasi masyarakat miskin ke perkotaan,” jelas Wagub.
Untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, Edy Pratowo menekankan pentingnya Pembaruan data makro dan sektoral terkait kemiskinan, Penyesuaian kebijakan dengan kondisi terbaru, Penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 secara komprehensif.
“Dokumen ini diharapkan menjadi panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan,” tambahnya.
Wagub juga mengingatkan pentingnya pembaruan kebijakan pemerintah pusat agar dapat dikolaborasikan di daerah, termasuk Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, Program Koperasi Merah Putih.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk segera meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas. Selain itu, Walidata Daerah (Diskominfosantik) diminta aktif memproses permohonan data, dengan dukungan Koordinator Satu Data Daerah (Bapperida) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). (red1)
