PALANGKA RAYA — Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini turun drastis, dari sebelumnya Rp10,2 triliun menjadi Rp5,3 triliun. Meski terpangkas hampir separuh, Pemprov memastikan tidak ada program prioritas bidang pendidikan yang dikurangi atau dihentikan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan hampir Rp1 triliun dari anggaran daerah tetap dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru.
“Jumlah itu besar sekali. Tapi Pak Gubernur menegaskan, tidak ada program masyarakat yang boleh dikorbankan,” tegas Reza, Selasa (25/11/25).
Untuk menjaga agar seluruh program tetap berjalan, Pemprov menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi. Di antaranya pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pengurangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pejabat.
Selain itu, seluruh kegiatan dilarang dilaksanakan di hotel dan wajib digelar di gedung pemerintah.
“Kegiatan wajib di gedung pemerintah. Bayar retribusi, uangnya kembali ke Pemprov. Ini kebijakan cerdas,” lanjut Reza.
Terkait TPP guru ASN, Reza menyebut keputusan akhir berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun pihaknya tetap memperjuangkan kesejahteraan guru.
Dengan strategi efisiensi tersebut, berbagai program pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan tetap dipastikan berjalan meski APBD menyusut tajam. (red1)
