PALANGKA RAYA — Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Tengah didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri guna memperkuat layanan publik sekaligus mendukung terwujudnya target pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/12/2025) malam.
Dalam kesempatan itu, Edy menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat fondasi pemerintahan modern dan responsif.
“Tahun 2026 dan seterusnya akan menjadi periode kompetitif antar-daerah. Yang unggul bukan yang terbesar, tetapi yang paling siap. Modal utama dalam kompetisi ini bukan bangunan fisik, tetapi manusia, pengetahuan, dan kapasitas birokrasi,” jelasnya.
Ia menekankan tiga fokus penting dalam proses pengembangan kompetensi ASN. Pertama, pemerintah daerah harus memiliki peta kebutuhan kompetensi yang berbasis data dan sejalan dengan visi pembangunan. Kedua, sinergi antar-daerah harus diwujudkan melalui kolaborasi sumber daya, kurikulum, serta data kompetensi. Ketiga, setiap pelatihan ASN wajib terhubung langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Wagub, ASN yang adaptif, berintegritas, dan berpengetahuan luas merupakan kunci akselerasi pembangunan daerah.
“Investasi terbesar kita hari ini adalah manusia, karena manfaatnya akan dirasakan bertahun-tahun ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN sekaligus menyinkronkan data kebutuhan ASN untuk tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung dua hari, 4–5 Desember 2025 ini diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari kepala perangkat daerah provinsi, BKPSDM kabupaten/kota, sekretaris DPRD, dan sekretaris perangkat daerah. Sejumlah narasumber dihadirkan dari LAN RI, Kemendagri, BKN, serta fasilitator PPSDM Kemendagri Regional Bandung. (red1)
