PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi sebagai upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi masa depan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Jumat (5/12/2025).
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Kajati sebelumnya, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, yang telah bertugas di Kalteng selama empat bulan. Ia mendoakan kelancaran tugas Agus Sahat di tempat yang baru sebagai Kajati Jawa Timur.
“Saya berharap tali silaturahmi kita tidak pernah putus,” ujarnya.
Agustiar juga menyambut kedatangan Kajati baru, Nurcahyo Jungkung Madyo, sambil menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi dan pemerintah daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan di Kalteng tidak dapat diselesaikan secara parsial, mengingat karakteristik wilayah yang luas dan beragam.
“Dengan satu kota dan 13 kabupaten, 11 sungai besar, garis pantai mencapai 750 kilometer, serta kawasan konservasi nasional, pembangunan memerlukan kerja sama yang solid,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan pembangunan merata hingga wilayah pedalaman. Program prioritas Huma Betang Sejahtera yang mulai dijalankan pada 2026 menjadi strategi utama dalam pemerataan layanan dasar, mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Kami meminta dukungan seluruh pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi, untuk mengawal program pembangunan agar berjalan transparan, efektif, dan berkeadilan,” katanya.
Sementara itu, Agus Sahat menyampaikan rasa bangga dan haru meninggalkan Kalteng, yang merupakan tanah kelahirannya. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan.
Di sisi lain, Kajati baru, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga, memperkuat hubungan kerja lintas sektor, serta mendukung program strategis pemerintah daerah.
“Kami akan menjaga sinergi dengan seluruh stakeholder untuk memperkuat pembangunan daerah dan memastikan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan akuntabel,” tutupnya. (red1)
