PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah memberikan tanggapan atas permintaan Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, yang meminta lahan minimal dua hektare untuk pembangunan kantor baru Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kalteng.
Permintaan itu disampaikan Menag usai meninjau kondisi kantor Kemenag Kalteng yang dinilai tidak representatif sebagai kantor pelayanan publik, saat dirinya hadir dalam peresmian Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya baru-baru ini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa Pemprov memahami kebutuhan Kemenag. Namun, ia menegaskan bahwa proses pengajuan harus dilakukan secara formal dan disertai gambaran rinci kebutuhan ruang dan fungsi pelayanan.
“Pada prinsipnya kita melihat kebutuhan mereka, tetapi harus diawali proposal resmi. Berapa kebutuhannya, untuk melayani berapa orang, dan seperti apa spesifikasinya. Supaya Pemprov punya gambaran terkait kebutuhan luas lahan,” ujar Leonard, Rabu (26/11/2025).
Leonard mengungkapkan bahwa permohonan aset milik Pemprov terus meningkat dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga ketersediaan lahan semakin menipis. Kondisi itu membuat Pemprov harus lebih selektif dalam menentukan alokasi lahan.
“Karena sementara ini aset Pemprov semakin hari semakin berkurang karena diminta terus. Nanti ketika Pemprov sendiri mau mengadakan atau pindah kantor, itu bisa menjadi masalah,” jelasnya.
Meski demikian, Leonard memastikan bahwa permintaan Menag tetap akan dipertimbangkan. Ia menegaskan, keputusan nantinya harus proporsional dan sesuai kebutuhan agar tidak mengganggu rencana pembangunan daerah.
“Kalau sudah ada proposal dan datanya jelas, baru kita bahas. Semua harus tertata, agar Pemprov tetap bisa memenuhi kebutuhan instansi lain sekaligus kebutuhan pemerintah daerah sendiri,” tegasnya.
Pemprov Kalteng saat ini masih menunggu dokumen resmi dari Kemenag terkait rencana pembangunan kantor baru tersebut sebelum melanjutkan pembahasan teknis. (red1)
