PALANGKA RAYA — Aliansi Pemuda Kalimantan Tengah menyatakan sikap tegas terkait dugaan kasus gratifikasi yang menyeret Ketua DPRD Kotawaringin Timur. Mereka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalimantan Tengah, untuk segera mengambil langkah konkret dan profesional dalam menangani laporan tersebut.
Melalui Ketua Aliansi, Muhammad Ridho, pihaknya menegaskan bahwa kepolisian diberi batas waktu 3×24 jam untuk menunjukkan progres nyata dalam penanganan kasus tersebut. Desakan ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus komitmen pemuda dalam mengawal penegakan hukum di daerah.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jika memang ada dugaan gratifikasi, maka harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tegas Ridho.
Aliansi Pemuda Kalteng juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, transparansi dinilai dapat mencegah munculnya spekulasi liar yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Ridho menambahkan, gerakan yang dilakukan oleh pemuda Kalteng merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kalimantan Tengah.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada perkembangan signifikan, maka kami tidak segan untuk melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BEM STIE Sampit, Andriyanto, turut menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial pemuda Kotawaringin Timur terhadap berbagai isu yang berkembang di daerah.
“Kami akan terus mengawal. Mata pemuda dan rakyat tidak akan berkedip melihat bagaimana hukum ditegakkan di tanah ini. Jika hari ini janji ‘usut tuntas’ hanya menjadi slogan, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Aliansi Pemuda Kalteng juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus tetap menjaga kondusivitas daerah. (*/red1)
